Percepat Penurunan Stunting, Ini Langkah BKKBN Papua Barat

PenaBicara.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat melakukan rapat evaluasi dan monitoring bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa 18 Oktober 2022 sore di Rylich Panorama Hotel Sorong.

“Kita akan mengevaluasi karena mereka ini kan tersebar di 12 kabupaten dan satu kota, dan juga ada tim yang koordinator program manajer yang ada di provinsi. Jadi harapan kami nanti melalui pertemuan ini kita bisa mendapat informasi tentang tugas yang mereka sudah lakukan,”ujar Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo S.sos,M.Si.

Kepala BKKBN Papua Bara menjelaskan, program stunting merupakan isu prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan dengan target penurunan stunting yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Baca Juga: ADIRA Finance Sorong Dipanggil Polisi Terkait Dugaan Penggelapan Mobil Konsumen

Di mana ditargetkan pada tahun 2024, BKKBN harus mencapai angka prevalensi stunting 14%. Sementara kondisi saat ini angka prevalensis stunting tingkat nasional sesuai dengan hasil survei status di Indonesia tahun 2021 prevalensi stunting 24,4%.

Sementara di Papua Barat, angka prevalensinya adalah 26,2 persen lebih tinggi dari rata-rata angka nasional dan akan diturunkan targetnya nanti pada tahun 2024 setidaknya 14 persen.

Untuk pembentukan TPPS kabupaten/kota di Papua Barat sendiri, saat ini sudah 100 persen dan TPPS Desa/Kelurahan mencapai 80,89 persen.

Baca Juga: Bharada E Minta Ferdy Sambo Dihadirkan di Persidangannya

Dikatakannya, untuk mempercepat penurunan stunting wilayah Papua Barat pihaknya telah memembangun koordinasi, kerjasama,dan kolaborasi dengan berbagai OPD-OPD teknis dalam penanganan percepatan penurunan stunting.

“Karena permasalahannya, anak-anak stunting ada yang secara sensitif dan juga spesifik, secara langsung dan tidak langsung. Untuk di Provinsi Papua Barat kita juga sudah melakukan rekonsiliasi, kemarin hari Jumat yang melibatkan semua tim TPPS yang ada di tingkat provinsi. Jadi ke depan, kami terus akan membangun koordinasi dengan semua lintas di dalam penanganan tersebut,”jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Maria, pada tahun 2022 setelah adanya Perpres tersebut, BKKBN Papua Baarat juga telah membentuk tim pendamping. Di mana tim pendamping keluarga terdiri dari kader PKK, Bidan, dan juga kader KB yangtebentuk dibentuk di semua desa.

Baca Juga: Hari Ini, Bharada E Jalani Sidang Perdana di PN Jaksel

Untuk di Papua Barat kurang lebih 1837 kader yang terbentuk dan juga sudah melakukan penguatan orientasi sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 ini.

“Karena memang sasaran di dalam penanganan percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui , dan anak-anak balita,”ucapnya.

Maria mengatakan, pendamping keluarga ini akan memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai dari edukasi prakonsepsi untuk calon pengantin.