PenaBicara.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 dengan tema “ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting yang digelar di gedung L Jitmau, kota Sorong, Kamis 21 Juli 2022.
Penjabat Gubernur Papua Barat, yang diwakili oleh Staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi khusus (Otsus) Papua Barat, M.R Thamrin Payapo mengatakan bahwa pada momentum Harganas ini, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen agar menurunkan prevalensi stunting.
Di mana saat ini prevalensi stunting yang mencapai 26,2 persen menjadi 19 persen pada tahun 2022, pada tahun 2023 menjadi 16 persen dan pada tahun 2024 mencapai target nasional 14 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Baca Juga: Nikita Mirzani Ditangkap di Mal Kawasan Senayan Jaksel
“Untuk mencapai target dimaksud, kami tidak hanya menurunkan angka, tetapi mengurangi jumlah balita yang terpapar stunting serta mencegah bayi akan lahir tidak terpapar stuntin,”ucapnya.
Dikatakannya, upaya-upaya percepatan penurun stunting di Provinsi Papua Barat sedang berlangsung melalui berbagai aksi konvergensi sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional, Perpres maupun dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
“Saya meminta seluruh instansi pemerintah tingkat provinsi yang memiliki tugas untuk melaksanakan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif serta para Bupati/Walikota agar bekerja cerdas menggunakan data sasaran yang benar sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran, dan harus tepat waktu,”tuturnya.
Baca Juga: Kompolnas Sebut Temuan Bukti CCTV Pada Kasus Penembakan Brigadir J Jadi Kabar Baik
Sementara itu, Kepala perwakilan BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo, S.Sos, M.Si,.mengatakann bahwa pencegahan stunting dimulai sejak sebelum perkawinan, sampai 1000 hari fase kehidupan.
“Oleh karena itu, Harganas menjadi momentum bagi kita semua untuk mengajak masyarakat terutama keluarga untuk mengentaskan stunting di wilayah Papua Barat,”ujarnya.
Ia mengungkapkan, kelompok sasaran yang perlu mendapatkan pendampingan adalah remaja putri ,remaja putri calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 0-59 bulan.
Baca Juga: Kompolnas Sebut Temuan Bukti CCTV Pada Kasus Penembakan Brigadir J Jadi Kabar Baik
Pada kesempatan yang sama, Deputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi BKKBN RI Eni Gustina menjelaskan bahwa BKKBN telah membentuk satgas stunting untuk menggerakkan tim pendamping keluarga.
“Yang akan langsung berhubungan dengan keluarga adalah tim pendamping keluarga. Ada 3 orang, yakni bidan, kader KB, dan juga PKK. Kenapa ada PKK? karena PKK tahu keluarganya,”kata Eni.
Untuk pemberian makanan pencegahan stunting, kata Eni, BKKBN punya inovasi-inovasi seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashsat), yang juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini mamahasiswa yang juga ikut turun ke lapangan untuk memberikan edukasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Insiden Polisi Tembak Polisi Diusut Tuntas dan Dibuka Apa Adanya
“Tidak semua anak stunting dari keluarga miskin dan banyak juga dari keluarga mampu. Hanya pola makannya saja yang kurang baik, sehingga anak-anaknya stunting. Intinya pola asuh , pola makan dan kesehatan lingkungan itu sangat penting,”pungkasnya.***
Artikel Terkait
Presiden Minta BKKBN Pastikan Percepatan Penurunan Stunting Tepat Sasaran
Inilah Upaya Pemerintah Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen di Tahun 2024
Sosialisasi BUDIS DAMBER Pada Masyarakat Desa Gedong, Banyubiru, Menurunkan Angka Stunting
Presiden Jokowi: Target Angka Prevalensi Stunting Di Bawah 14 Persen pada 2024 Harus Tercapai
Target Penurunan Stunting di 2024, Presiden Jokowi: Calon Pengantin Harus Disiapkan
KKP Galakkan 'Gemarikan' untuk Cegah Stunting di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Kota Sorong Papua Barat Punya Posyandu Remaja, Deteksi Stunting Sejak Dini
Pemerintah Alokasikan Rp44,8 Triliun untuk Penurunan Stunting Tahun 2022
RUU KIA Menjadi Upaya Turunkan Kasus Stunting
Inovasi Minyak Makan Merah Jadi Alternatif Pencegahan Stunting