RUU TPKS Sah Sebagai UU, KemenPPPA Siap Jadi Bagian Dalam Penyusunan Daftar Isian Masalah

PenaBicara.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia mengapresiasi langkah DPR RI yang telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menuturkan keputusan ini merupakan angin segar bagi upaya menuntaskan kekerasan seksual, terutama yang dialami perempuan dan anak serta kelompok disabilitas.

Kekerasan seksual ini sering kali berdampak tidak hanya bagi korban namun juga pada seluruh keluarga yang berlangsung seumur hidup.

Baca Juga: Bantu Pulihkan dan Bangkitkan Ekonomi, Indonesia-Kamboja Lanjutkan Kerja Sama Bidang Pariwisata

“Pada dasarnya kami sangat memahami dan sepakat bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak saja melindungi perempuan dan anak-anak, tapi juga melindungi semua anak bangsa,"ujar Bintang seperti dikutip dari laman resmi KemenPPPA, Kamis 20 Januari 2022.

Menurutnya, RUU TPKS akan memberikan kepastian hukum dalam pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban.

Oleh karenanya, RUU TPKS ini harus secara hati-hati dan cermat dibahas agar jadi payung hukum yang mampu melindungi bangsa ini dari kekerasan seksual. UU yang dihasilkan nanti harus bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Baca Juga: Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, Kominfo Luncurkan G20pedia

Setelah keputusan paripurna ini, nantinya DPR RI akan bersurat kepada Presiden dan Presiden akan menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.