• Selasa, 24 Mei 2022

Ibu Kota Negara Dikebut Ratusan Triliun, Ledia Hanifa: Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Kejelasan Nasib

- Rabu, 19 Januari 2022 | 09:15 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah  (dok. PKS)
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (dok. PKS)


PenaBicara.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pemerintah yang dirasa ngotot dan ngebut dalam memindahkan Ibu Kota Negara dengan anggaran hampir Rp500 triliun.

Sedangkan di luar sana, menurut Ledia, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasib kesejahteraannya.

“Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan Ibu Kota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan.” kritiknya Ledia dalam rilisnya Selasa, 18 Januari 2022.

Baca Juga: Waspadai Makanan yang Dapat Menambah Berat Badan Saat Diet

Persoalan guru honorer, tambah Ledia, bak sebuah drama berseri yang tak kunjung usai. Bertahun-tahun persoalan guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta terus mendulang isu pedih dan kritik.

"Secara kesejahteraan, nasib mereka amat memprihatinkan karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Karena itu para guru honor ini sangat mendambakan untuk diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan," imbuhnya.

Namun, di sisi lain, jelas Ledia, pemerintah kemudian menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021.

Baca Juga: Delapan Fraksi di DPR RI Setujui RUU Ibu Kota Negara jadi Undang-undang, Satu Fraksi Menolak

Sebagai gantinya, pemerintah meminta para guru honorer untuk mengikuti seleksi calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam perjalanannya, proses seleksi ini ternyata memunculkan kegaduhan. Mulai dari janji pembukaan seleksi satu juta guru pada akhir 2019 yang direvisi, persyaratan yang mengukur rata semua kriteria di masa awal pembukaan seleksi.

Halaman:

Editor: Megawati

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Yan Permenas Imbau Masyarakat Papua Sambut DOB

Senin, 23 Mei 2022 | 14:19 WIB

Indonesia Peringkat Tiga SEA Games 2021 Vietnam

Senin, 23 Mei 2022 | 13:48 WIB
X